Gelar Unjuk Rasa, PMII Sebut Fungsi Birokrasi Dilemahkan Wali Kota Palopo

oleh -189 views

PALOPO|KAREBANEWS.com- Aksi unjuk rasa yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo, diwarnai ketegangan antara pihak keamanan dan para demonstran. 

Hal ini dipicu saat petugas keamanan berusaha menghalangi peserta untuk masuk kedalam halaman gedung putih alias Kantor Wali Kota Palopo.

Dalam aksi tersebut para demonstran sebagai representasi masyarakat Palopo menuntut kehadiran wali kota untuk menjelaskan secara akuntabel dan transparan tentang penggunaan anggaran Covid-19.

Namun wali kota Palopo dan jajarannya tidak memiliki niatan sama sekali untuk berdiskusi dengan peserta demonstran.

Menurut informasi dari Sekda kota Palopo melalui utusannya, bahwa untuk menemui demonstran beliau harus mendapatkan persetujuan sepihak dari Judas Amir selaku wali kota Palopo.

Jendral lapangan Nato Hisbullah dalam orasinya mengutuk sistem kekuasaan yang begitu otoriter. Apa susahnya untuk transparan tentang semua pengalokasian dana Covid-19 Palopo.

“Kita hanya ingin memastikan semua pengalokasian anggaran Covid-19 diperuntukan untuk masyarakat umum,”ujar Nato.

Lanjut Nato, dalam sistem pemerintahan tidak ada undang-undang yang mengatur, jika ingin menemui atau melayani masyarakat harus mendapat persetujuan wali kota terlebih dahulu.

“Bukankah fungsi birokrasi untuk melayani masyarakat, tak terkecuali saat ingin menyampaikan aspirasi. Tidak mesti meminta persetujuan dulu dengan wali kota untuk memberikan pelayanan,”ucapnya.

Nato menyimpulkan, melihat kondisi yang terjadi di lapangan, hal itu menunjukkan bahwa wali kota Palopo adalah kepala pemerintahan otoriter dan Superpower. Ada upaya untuk melemahkan fungsi birokrasi lembaga pemerintahan. (**)

Tinggalkan Balasan