Tolak Revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002, Ini Pendapat Mantan Korwil FL2MI Pulau Sulawesi

oleh -743 views

PALOPO | KAREBANEWS. com – Revisi UU KPK bukanlah perbincangan yang baru di Republik Indonesia. Namun hal ini telah lama di perbincangkan oleh badan legislatif sejak tahun 2010-2017.

Menurut M. Misri Asai,salah seorang mahasiswa Hukum Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, revisi tersebut kerap menerima gejolak perlawanan dikalangan masyarakat, hingga terus ditunda. Setelah menerima penolakan berkali-kali, badan legislatif masih saja mengupayakan revisi UU tersebut ditahun 2019.

” Tahun ini ada keanehan dari Revisi UU KPK, yakni disahkannya dengan cara yang tergesa-gesa oleh Pemerintah, Legislatif maupun Eksekutif tanpa melibatkan KPK dan mengabaikan kritikan dari Masyarakat, ” Terang Misri, Minggu (22/9/19) di Taman Baca Kota Palopo.

Jika menelaah Revisi UU KPK, saat ini dapat disimpulkan bahwa adanya upaya perlindungan diri oleh kalangan pemerintah,legislatif maupun eksekutif.

” Dari banyaknya kasus Korupsi yang ditangani KPK terdapat pula politisi yang terjangkit kasus korupsi. Oleh karena itu Revisi UU KPK segera mereka sahkan dengan kekuasaan yang mereka emban,” Papar Misri yang juga merupakan Kader PMII Cabang Palopo.

Tinggalkan Balasan