Terkait Penarikan Sewa Lahan PNP, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Buya

oleh -221 views

KAREBANEWS – Terkait kabar yang beredar tentang adanya pungutan kepada sejumlah pedagang di Pasar Niaga Palopo atau PNP, pihak Kuasa Hukum Buya H. Andi Ikhsan B Mattotorang membenarkan hal tersebut, saat ditemui sejumlah wartawan di Hotel Platinum, Jalan Andi Djemma, Selasa ( 03/10/20) malam.

Andi Surya Kuasa Hukum Buya menuturkan, jika pungutan yang dilakukan oleh pihaknya, tentu bukan tanpa alasan.

“Alasan kami jelas, bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Buya sebagai pemilik sebagian lahan Pasar Niaga Palopo, kemudian sejak tahun 2015 dikeluarkan penetapan kepemilikan Hak oleh Mahkamah Agung. Hingga saat ini kami belum melihat adanya itikad baik dari pihak pemerintah untuk melaksanakan putusan tersebut,” ungkapnya.

Terkait dengan besarnya biaya pungutan kepada sejumlah pedagang lapak, Andi Surya mengatakan, pihak Buya hanya menarik pungutan sebesar 5 ribu rupiah perhari, yang juga nantinya diperuntukkan untuk membangun sebuah pesantren.

“Pihak Buya hanya menarik biaya 5 ribu rupiah setiap hari per pedagang lapak, kalau sebulan 150 ribu, setahun 1 juta 800 ribu rupiah, dibandingkan yang kami temukan di lapangan itu. Ada pemilik HGB menyewakan lapak depan Losnya (tempat jualan) kepada 3 orang pedagang, hanya seluas karung dengan masing-masing orang bayar 25 juta pertahun, sehingga kalau dikali tiga, dalam 1 tahun mendapat keuntungan sebesar 75 juta,” jelas Kuasa Hukum Buya.

Lebih lanjut, Andi Surya mengatakan, dasar dasar hukum atas kepemilikan sah H. Andi Ikhsan B Mattotorang atas lahan tersebut, itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Tanggal 25 Februari 2013, bernomor 41/Pdt.G/2012/PN.Plp dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2013 Nomor 78/PDT/2013/PT.Mks serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 20 Februari 2014 Nomor 2536 K/PDT/2013 yang kemudian putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 17 Februari 2016 nomor 561 PK/PDT/2015.

“Untuk dokumen semua lengkap dan itu produk negara, berarti jelas ini adalah perintah konstitusi kepada pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah di tetapkan. Disini juga kita melihat ada kejanggalan, surat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada 6 Januari 2020, kami terima setelah klien kami menemui ketua Pengadilan di bulan Oktober 2020, itupun hanya copyan bukan aslinya, bahkan yang pertama menerima hasil penetapan itu pihak pemkot Palopo,” terang Andi Surya.

“Seharusnya, pihak pertama yang mendapatkan surat penetapan tersebut adalah pihak kami dan bukan copyan. Disini sudah jelas yang melanggar hukum itu siapa, dan klien kami Buya berhak mendapatkan haknya, jadi kami menunggu niat baik dari pemerintah Kota Palopo,” pungkas Andi Surya Kuasa Hukum Buya H. Andi Ikhsan B Mattotorang.

(**)

Tinggalkan Balasan