RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan Jadi UU, Ini Tanggapan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Palopo

oleh -40 views

KAREBANEWS.COM- Disahkannya RUU Omnisbus Law Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang direspon sejumlah pihak.

Paling nampak adalah aksi unjuk rasa mahasiswa, dari berbagai element di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

Sorotan juga datang dari Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kota Palopo.

Menurut Firman Patawari mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak didahului dengan adanya partisipasi publik padahal setiap RUU harusnya mendapatkan masukan dari masyarakat.

Firman juga menyebutkan, dalam RUU banyak pasal yang kontroversi dan sangat dikhawatirkan akan memberikan priveelge terhadap kekuatan pemodal asing.

“Fokus bangsa kita pada saat ini adalah, penanganan Covid-19. Pengesahan RUU menjadi UU berpotensi memicu polemik dan kerumunan massa. Itu berarti berarti bertentangan dengan prinsip protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ucapnya.

Firman juga menyorot Bab 10 UU Cipta kerja, tentang investasi pemerintah pusat, yang melahirkan lembaga baru bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Bila dalam melaksanakan tugasnya, LPI tidak dapat mengelola investasinya dengan baik, negara dapat kehilangan aset-asetnya.

“Bila kerugian tersebut hanya disebut kerugian lembaga, maka negara telah kehilangan hak penguasanya,” tandasnya.

(NA) 

Tinggalkan Balasan