RDP Antara DPRD Lutra dan Aliansi GERAK Berjalan Alot

oleh -219 views

KAREBANEWS – Aliansi Gerakan Anti Korupsi (GERAK) memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara.

RDP ini berlangsung di ruang gabungan komisi, yang dihadiri beberapa SKPD, diantaranya BPKAD, DPRKP2 dan Inspektorat, pada Senin (28/12/2020).

Aliansi Gerakan Anti Korupsi (GERAK) menilai adanya intimidasi dari preman.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut berjalan alot. Suasana menjadi memanas hingga terjadi adu mulut (cekcok) antara pembawa aspirasi (GERAK) dengan salah satu anggota DPRD.

Faizal selaku pembicara dari Aliansi Gerakan Anti Korupsi (GERAK) menyebutkan, bahwa awalnya dialog ini berjalan dengan mulus, tetapi dengan adanya gerakan tambahan yang dilakukan salah satu anggota dewan, hingga terjadi cekcok.

“Saat terjadi adu mulut (cekcok), tiba-tiba muncul sekelompok orang tidak dikenal mirip preman, masuk dalam ruang rapat gabungan komisi, sehingga kejadian ini menyebabkan konsentrasi teman-teman terganggu,” beber Faizal.

Aktivis muda ini juga menyebutkan mereka seakan-akan diintimidasi oleh preman tersebut saat di forum.

“Masa di kantor DPRD Luwu Utara ada preman. Tentu ini akan mengganggu psikologi peserta dan tidak fokus dalam pembahasan,” lanjutnya.

Faisal juga mengungkapkan rasa kekecewaanya terhadap DPRD Kabupaten Luwu Utara.

“Kami juga merasa kecewa kepada DPRD Luwu Utara, yang tidak mengundang SKPD terkait pengguna anggaran. Padahal mereka yang bertanggung jawab”.

“Saya akan terus mengawal anggaran yang sangat besar di Luwu Utara ini, karena masih ada tuntutan kami yang belum jelas dalam RDP,” pungkas Faizal.

Diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, merupakan lanjutan dari aksi demonstarsi sebelumnya, yang menuntut ;
1. Medesak pemerintah melakukan trasparansi anggaran Covid-19
2. Medesak DPRD untuk membentuk pansus Covid-19
3. Medesak pemerintah traspansi anggaran GOR dan mempertenyakan azas pemamfaatan pembangunan GOR
4. Mendesak pemerintah untuk memperjelas anggaran pembangunan Huntara
5. Mendesak pemerintah melakukan trasparansi anggaran bantuan banjir bandang Lutra
6. Mempertanyakan kejelasan bantuan penyelesaian Studi
7. Mempertanyakan tindak lanjut Kejari dalam menangani kasus GOR
8. Mempertanyakan tindak lanjut Kejari Lutra terhadap laporan BAIN HAM RI terkait dugaan penggelembungan anggaran Covid-19 Dinkes Lutra
9. Medesak pemerintah melakukan trasparansi anggaran pembangunan perpustakaan serta mempertanyakan azas manfaat pembangunan perpustakaan Lutra.

(NA)

Tinggalkan Balasan