Opini Publik: Kritikan Bukan Berarti Membenci !

oleh -324 views

LUTRA|KAREBANEWS.com- Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di peroleh dari perjuangan yang di pelopori mahasiswa dan pemuda, sejak tahun 1908 sampai dengan 2002. 

Inilah yang kemudian menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai hari ini merasakan sebuah kemerdekaan.

Mantan Ketua Umum Bandan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar periode 2013-2014 mengatakan hal di atas berbeda halnya dengan pola pemerintahan saat ini, pemuda yang kemudian ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah justru dianggap di cap sebagai orang-orang yang tidak menghargai kinerja pemerintah.

“Kritikan yang ada seakan menjadi momok yang menjijikkan atau menakutkan bagi mereka sehingga yang terjadi mereka menyebut bahwa kritikan adalah lawan mereka,”ucap Zulfikar SH.

Mungkin kita telah ketahui bersama bahwa, sebenarnya kritikan itu sangat bermanfaat jika disikapi dengan cara positif. Namun banyak fakta yang di perlihatkan ternyata masih banyak yang anti kritik.

“Ketika mendengar mereka berbicara seakan-akan mereka siap untuk di kritik, tapi faktanya mereka sebenarnya tidak menerima kritikan. Hal ini dapat terlihat dengan sikap dan kelakuannya,”ucap Zulfikar.

Tanpa mereka sadari konstitusi kita sangat jelas memberikan ruang bagi siapa saja yang akan mengeluarkan pendapatnya. Hal tersebut tertuang pada UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pasal 1 berbunyi kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari itu, UUD 1945 juga mengatur hal tersebut pada pasal 28E ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

“Dari hal tersebut, seharusnya pemerintah merespon setiap pendapat yang disampaikan setiap warga negaranya baik secara lisan maupun secara tulisan, sebab apa yang mereka sampaikan demi untuk kemajuan daerahnya, tanpa mereka sadari bahwa suatu sikap yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat,”jelas Zulfikar yang juga pernah menjabat Kabid Humas PP – Pemilar periode 2012-2014.

Zulfikar yang juga merupakan Divisi Hukum dan Ham HMI Cabang Makassar Periode 2014-2015 ini menuturkan, sebenarnya kritikan itu merupakan hal yang sangat diperlukan demi mencapai tujuan sama terlebih demi untuk mengefektifkan pemerintah atau kekuasaan.

Mengenai hal itu Direktur LSM Peluru Rakyat Luwu Utara, Zulfikar menguraikan pengertian kritik. Kritik adalah masalah evaluasi sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau memperbaiki pekerjaan. Secara Etimologi kritik berasal dari bahasa Yunani yakni Clitikos yang artinya “membedakan”.

Kata Clitos ini sendiri pertama kalinya di turunkan di Yunani Kuno, yaitu krites yang berarti “orang yang memberikan pendapat, beralasan atau analisis, dengan pertimbangan nilai serta pengamatan”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang pengikut posisi yang berselisih dengan menantang objek kritikan.

Selanjutnya, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Kritik di artikan sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Zulfikar yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur LBH Lamaranginang menyebutkan, bahwa pemerintah saat ini sudah tidak lagi mengedepankan asas musyawarah mufakat, sehingga yang terjadi adalah sifat arogansi terhadap setiap kritik, alhasil curhatan disebar melalui akun media sosial.

(One) 

Tinggalkan Balasan