Menakar Regulasi BLT Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19

oleh -238 views

LUTRA|KAREBANEWS.com- Berangkat dari keresahan sebagian masyarakat tentang sasaran bantuan pemerintah, berupa BLT yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020, membuat mantan Dewan Pembina Karang Taruna Masarang Desa Buntu Torpedo terpanggil untuk menelaah opini-opini yang menjadi konsumsi publik akhir – akhir ini. 

Abd. Muis menuturkan, kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang akrab dengan sebutan BLT.

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengucurkan dana senilai Rp. 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa besaran dana ini sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu 31 persen dari total Dana Desa 2020, Rp 72 triliun.

Dalam tindak lanjutnya, Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Perubahan peraturan ini ditujukan untuk mengatur penggunaan Dana Desa guna mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, peraturan ini juga memuat aturan Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Terkait program BLT Dana Desa, Menteri Abdul menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, BLT juga akan diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exlusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Lalu bagaimana mekanisme pendataan dan penyaluran program BLT Dana Desa. Berikut kami telah merangkum mekanisme yang perlu Kita ketahui bersama :

 

Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu, masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa. Berikut adalah beberapa mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang dilakukan :

 

1. Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa.

2. Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.

4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat.

5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Selain mekanisme pendataan, pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dimuat dalam salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna.

 

Berikut adalah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta alokasinya, yang perlu diketahui:

1. Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.

2. Selanjutnya, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkan besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.

3. Bagi desa yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35 persen.

4. Sedangkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT.

6. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020.

7. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Abd. Muis melanjutkan, terkait regulasi pendataan dan penyaluran BLT nantinya akan menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Hal ini diakibatkan beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah jika pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat tentang regulasi tersebut.

“Oleh karena itu sebagai pemuda yang berharap adanya perubahan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah pada umumnya dan terkhusus wilayah desa buntu torpedo, kami tidak menginginkan terjadinya sebuah konflik horizontal hadir di tengah tengah masyarakat hanya karena regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat itu tidak utuh sampai ke objek yg sebenarnya,”jelasnya.

Kita semua pahami bahwa pemerintah pusat, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa akan berbuat semaksimal mungkin untuk mengayomi masyarakatnya.

Terkait kesejahteraan itu harapan kami di Desa Buntu Torpedo, pemerintah bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi yg ada untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi.

“Salah satu upaya yang mesti di lakukan oleh pemerintah setempat adalah transparansi kebijkan publik mengacu pada UU No. 14 tahun 2008. Karena dalam setiap gerak ataupun tindakan hal-hal yang mengenai tata kelola keuangan Negara, masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya,”tegas Bimbim Sapaan Akrab Abd. Muis.

Lebih jauh, Abd. Muis yang merupakan aktifis HMI menjelaskan, bahwa merupakan kewajiban pejabat publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Diminta atau tidak diminta itu hal yang WAJIB karena sudah tertuang dalam konstitusi negara kita.

Kami juga berharap kepada pemerintah agar segala sesuatu yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak, sebisa mungkin sebelum pengambilan kebijakan semua stakeholder bisa dilibatkan dalam musyawarah. Ini sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah jika dalam pelaksanaanya ada yang tidak sesuai.

Namun dalam pemikiran kami, bahwa tidak ada pemerintah yang ingin melihat masyarakatnya sengsara. Olehnya itu kami sangat yakin bahwa pemerintah tidak akan keluar dari regulasi yang ada, serta akan tetap teguh menjalankan roda organisasi sesuai dengan amanah konstitusi.

Satu hal yang mesti kita garis bawahi bersama, bahwasanya jika masyarakat mengkritik bukan berarti masyarakat benci melainkan kita sama-sama peduli. Karena dalam tatanan masyarakat, pemerintah dan rakyat satu kesatuan yg tak bisa dipisahkan.

“Pemerintah yang baik adalah yang tidak anti kritik, pemerintah harus welcome dalam menerima kritikan. Begitupun sebaliknya masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mengkritik disertai dengan solusi,” pungkasnya.

Jika hal ini bisa kita implementasikan, maka dengan sendirinya akan lahir tatanan masyarakat yang adil, makmur serta di ridhoi oleh ALLAH S.W.T.

Narasumber : Abd. Muis

Editor : One

Tinggalkan Balasan