Kisruh Lahan PNP, Dua Pihak Saling Lapor Polisi

oleh -83 views

KAREBANEWS – Berdasarkan putusan Mahkama Agung (MA) tahun 2015, dimana dalam isinya memenangkan Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang, sebagai pemilik atas sebagian lahan Pusat Niaga Palopo (PNP), yang selanjutnya pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo diminta untuk membayar sebesar kurang lebih 38 miliar, namun hingga saat ini, diduga belum dilakukan pembayaran.

Polemik tersebut berimbas kepada pedagang, dan atau pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada pada posisi serba sulit, di atas lahan milik Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang, akhirnya berupaya mencari keadilan.

Adu argumen pun terjadi antara kuasa hukum Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang dengan Kuasa Hukum pemilik HGB (pedagang) yang berada diatas lahan yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Amassangan, Wara, Kota Palopo, Sulsel. Hingga kedua belah pihak saling lapor ke pihak berwajib.

Andi Surya selaku kuasa Hukum dari Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang melaporkan oknum pengacara, atau kuasa hukum dari pihak pemilik HGB (pedagang), atas dugaan pengrusakan ke Polres Palopo sekitar pukul 17.00 Wita, Sabtu 21 November 2020.

“Isi dari laporan kita adalah pengrusakan salah satu Rumah Toko (Ruko) yang berada dalam lahan milik Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang,” ujar Andi Surya saat ditemui di Warung Kopi (Warkop) Pojok malam tadi sekiar pukul 22.30 Wita.

Menurut Andi Surya, tidak ada pedagang yang mengakui, jika Syahrul telah ditunjuk selaku kuasa hukum atau pengacara dari pihak pedagang.

“Hingga saat ini, yang bersangkutan tidak dapat menujukkan surat keterangan sebagai kuasa hukum dari pedagang,” lanjut Andi Surya

Andi Surya juga menjelaskan, sebanyak 600 pedagang yang menyatakan bersedia membayar sewa lahan milik Buya H. Andi Ikhsan Mattotorang.

“Para pedagang ini telah bersedia membayar sewa lahan, dan itu dikuatkan dengan adanya cap jempol sebagai legalitas,” terang Andi Surya

Sementara itu, kuasa hukum dari pihak pemilik HGB (pedagang), Syahrul yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, sekitar pukul 23.45 Wita, Sabtu, 21 November 2020, menyebutkan jika dirinya mempunyai legalitas hukum, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dari kantor hukum M.R.BAKRY, S.H.,LLM & ASSOCIATES, Nomor : 01/SKH-MRB/Cab.PLP/Non.Li/XI/2020.

“Saya punya, dan saya bersama dengan lima orang kuasa hukum lainnya memiliki surat kuasa penunjukkan itu,” sebut Syahrul.

Syahrul menambahkan, sejak dirinya melakukan peninjauan di lokasi Pasar Niaga Palopo selama dua hari, terhitung mulai 20-21 November 2020 mendapatkan perlakuan kasar, yang semestinya tidak terjadi, dan menjadi tontonan publik.

“Selama dua hari ini, saya berada di lokasi pasar, pihak Buya Andi Ikhsan Mattotorang, bersama pengacaranya memperlakukan saya secara tidak wajar dan tidak beretika, tetapi saya tetap menahan diri, karena saya sadar, sebagai orang hukum, harus memberikan contoh yang baik kepada publik.” ujarnya.

“ Hari kedua, Sabtu 21 November 2020, sekitar pukul 16:15 Wita, saya kembali mendapatkan perlakukan yang diluar dugaan, memaksa saya untuk ke kantor Polisi, dengan cara menarik badan saya, sehingga saya terjatuh, dan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan di kepala, bagian belakang,”tambahnya

“Kemudian memutar tangan saya serta bersama dengan oknum, yang mengaku dari media (wartawan), yang sejak hari pertama mendampingi pak Buya, melakukan tindakan mencekik leher saya dari belakang, sehingga badan saya tidak dapat bergerak, dan di halangi untuk bangun sewaktu saya berada pada posisi tersungkur di aspal,” jelas Syahrul

Dari apa yang dialaminya, Syahrul kemudian melapor secara resmi ke Polres Palopo sekitar pukul 20.00 Wita, atas dugaan tindak pidana UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 170 KUHPidana Subs Pasal 351ayat (1) KUH-Pidana.

(**)

Tinggalkan Balasan