KIP Sulsel Akan Gelar Sidang Sengketa Informasi Publik Terhadap GERMAS Lutra dan KPU Lutra

oleh -179 views

KAREBANEWS – Gerakan Mahasiswa (Germas) Luwu Utara menerima surat panggilan dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan, untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal, pada Selasa (22/12/2020), di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Sulsel.

Panggilan sidang ini terkait sengketa informasi publik, yang terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan register nomor : 006/XI/KIP-SS/2020, antara Gerakan Mahasiswa Luwu Utara sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara sebagai termohon.

Surat panggilan sidang dengan nomor : 176/XII/KI-SS-RSL/2020, tertanggal 16 Desember 2020, merupakan tindaklanjut dari surat yang diajukan oleh Ketua Germas Lutra, yang dikirim pada (29/10/2020) lalu.

“Iya betul kami sudah mendapat respon dari KIP Sulsel terkait surat yang kami ajukan beberapa waktu lalu. Surat yang kami terima adalah panggilan sidang pemeriksaan awal,” ujar Ketua Germas Lutra, M Akbar, SH, via WhatsApp, Rabu (16/12/2020).

“Kami merasa pihak penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Lutra, tidak terbuka dalam hal informasi publik,” lanjut Akbar.

“Bahkan surat yang kami layangkan ke KPU Lutra perihal permintaan data keterbukaan informasi publik, sama sekali tidak memberi data yang kami maksud,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam surat nomor : 002/PP-GERMASLUTRA/LUTRA/X/2020, Germas Lutra meminta data-data berikut untuk dipublikasikan ;
1. Salinan Berita Acara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
2. Salinan Berita Acara penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
3. Salinan Berita Acara penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara.
4. Copyan surat KPU RI Nomor : 766/PL.02.2-SD/KPU/IX/2020.
5. Copyan surat ketua tim pemeriksa kesehatan Nomor : YR.01.01/XVIII/114707/2020.

Hal ini berdasarkan pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagimana termaktub di dalam UUD NRI 1945.

Selain itu juga berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan publik.

(NA)

Tinggalkan Balasan