,

Kades Buntu Torpedo Tegaskan Tak ada Penyelewengan Anggaran Dana Desa

oleh -102 views

LUTRA|KAREBANEWS.com- Persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bersumber dari anggaran 2020 kembali mengemuka, di Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Luwu Utara.

Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, BLT menjadi perbincangan hangat dan tidak ada habisnya ditengah masyarakat, mulai dari persoalan anggaran, kriteria penerima manfaat hingga transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Kepala Desa Buntu Torpedo, Jamiluddin dalam rapat pembahasan pencairan BLT tahap kedua, mengurai pos – pos penggunaan anggaran dengan total Rp. 1.280.967.000 di depan BPD, Kepala Dusun dan juga RT yang menjadi peserta rapat dan menegaskan tidak ada penyelewengan anggaran yang terjadi.

Rapat kemudian berlangsung alot saat BPD menanyakan berapa persen anggaran yang digunakan Pemdes Buntu Torpedo dan jumlah penerima BLT yang semula hanya 200 kk kemudian berubah menjadi 222.

Penambahan 22 kk ini menurut pengakuan Ketua hingga anggota BPD Desa Buntu Torpedo tidak mereka ketahui, karena tak dilibatkan dalam perubahan dan tidak ada rapat yang membahas penambahan kouta penerima BLT DD.

Kepala Desa Buntu Torpedo yang ditemui awak media karebanews.com usai rapat mengatakan, pihaknya telah mengikuti prosedur dan edaran Menteri PDTT dalam hal penetapan anggaran untuk BLT.

“Kita sudah merujuk aturan tersebut, ketika anggaran di atas 1,2 milyar maka maksimal 35 persen. Namun hal itu tidak mutlak karena mengacu pada kata maksimal yang tertuang dalam aturan tersebut,” beber Jamiluddin, Selasa (02/06/20).

Jadi alokasi anggaran yang kami gunakan untuk BLT DD berkisar diangka 33 persen dari total Dana Desa tahun anggaran 2020.

“Jumlah penerima sebanyak 222 kk dengan total anggaran 399.600.000 dan ini yang kami laporkan di inspektorat dan Polres Luwu Utara,”ucap Jamiluddin.

Jamiluddin menambahkan, terkait adanya perubahan jumlah penerima yang awalnya hanya 200 kk dan berubah menjadi 222 kk, murni merupakan kebijakan yang diambil.

“Ini kebijakan yang saya ambil dengan pertimbangan masih ada yang benar-benar layak menerima bantuan dan anggaran Rp. 39.600.000 ini diambil dari dana tak terduga,”jelasnya.

Lebih jauh sosok yang telah menjabat selama 3 periode menambahkan, tambahan tersebut dialokasikan ke Dusun Tinimpong 20 kk dan Dusun Padang Sarre serta Dusun Durian Kunyit masing-masing memperoleh tambahan 1 kk.

“Kita berikan ke Dusun Tinimpong 20 kk dengan pertimbangan penerima bantuan di sana sedikit sementara masih ada yang layak, kita ingin melihat adanya pemerataan bantuan di semua Dusun,” tambahnya.

Terkait tambahan kouta 22 kk, pemerintah Desa Buntu Torpedo mengakui hal tersebut memang tidak dibahas dalam rapat dan tanpa sepengetahuan BPD. Namun menurutnya, hal itu dilakukan karena keterbatasan waktu yang ada, sementara data penerima harus segera di setor.

“Waktu yang mendesak sehingga ini tidak sempat dibahas dalam rapat dengan BPD, namun perlu diketahui bahwa tidak ada penyelewengan anggaran yang terjadi karena rincian penggunaanya jelas. 22 kk tambahan ini memang sangat layak menerima bantuan,”pungkas Jamiluddin.

(One) 

Berikut rincian rencana penggunaan Dana APBN / Dana Desa Tahun 2020 Desa Buntu Torpedo. 

 

1. Honor kader Posyandu, makanan tambahan balita dan ibu hamil selama 12 bulan Rp. 35.220.000.

2. Honor kader Desa Siaga selama 12 bulan Rp. 2.400.000.

3. Honor Kader KB selama 12 bulan Rp. 2.400.000.

4. Honor KPMD selama 12 bulan Rp. 4.800.000.

5. Honor Guru Paud selama 12 bulan Rp. 19.200.000.

6. Honor Guru TPA selama 12 bulan Rp. 7.200.000.

7. Honor penginput profil desa selama 12 bulan Rp. 9.000.000.

8. Pembangunan Gedung Posyandu Rp. 72.309.700.

9. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Masarang 158 Meter , Rp. 117.304.100.

10. Pembangunan jalan rabat beton Dusun Durian Kunyit 215 Meter, Rp. 212.402.100.

11. Pembangunan Drainase Dusun Tinimpong 499 Meter, Rp. 297.495.500.

12. Pembangunan jalan tani Dusun Pantonangan 800 Meter, Rp. 30.208.900.

13. Bantuan Langsung Tunai 222 kk, Rp. 399.600.000.

14. Belanja tak terduga / penanganan Covid-19 Rp. 21.001.900.

15. Biaya Pelatihan Kades sebanyak 2 kali, Rp. 20.000.000.

16. Biaya pelatihan perangkat desa sebanyak 4 kali, Rp. 31.424.900.

Secara keseluruhan total anggaran sebanyak Rp. 1.280.967.000.

Sumber: Pemdes Buntu Torpedo. 

Tinggalkan Balasan